pp 122 tahun 2015. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. pp 122 tahun 2015

STATUS PERATURAN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air T. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. E. Judul. , Luthfi Effendy, SH. Peraturan Perundang-undangan. Begitu isi pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2015 tentang museum. ABSTRAK PERATURAN. Tipe Dokumen. +62 21 345 3171 , +62 21 345 3164 F. 1490, jdih. 5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum atau yang lebih populer disebut sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 53, TLN No. Peraturan Pemerintah No 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Tipe Dokumen. PP 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. (2015). 6 Jl. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 122 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2015 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal. Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk BUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai denganIndonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank IndonesiaTerlepas dari adanya PP No 122 Tahun 2015 atau tidak, sebenarnya terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Dukungan pengaturan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur juga sudah ada sebelum penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 tersebut, antara lain: 1. 3. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas. . PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR - Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015. Download. 2015 No. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 537 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2015 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. Dirjen l Sumber Daya Air Kementerian. negara dalam penyediaan air bersih, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sembunyikan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam. Dari sisi target, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa setiap tahunnya sebanyak 102 kabupaten/kota memiliki dokumen RPAM. Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yang dinyatakan tidak berlaku. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi. 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Pemerintah (PP) NO. id digilib. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Berlaku: 28 Desember 2015; Sembunyikan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tipe Dokumen. / Peraturan Perundang-undangan. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. id : 23 hlm. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK. a. go. PP 122 tahun 2015. 61); Permenkeu No. 5803, LL SETNEG : 5 HLM. UU No. 122, LN. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Definisi BUMN juga digunakan di dalam. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses. Wawasan Hukum. E. Peraturan Perundang-undangan. PP No. Preview. Judul. 1. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Hubungi kami melalui Facebook fb. (PP) NO. Faksimile : (021) 5274929. Seperti yang terjadi pada proyek sistem penyediaan air minum, penyediaan layanan di sisi hilir harus dilakukan oleh PDAM/PDAB sesuai dengan PP 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air. 32 Tahun 2021; PERPRES No. 9 Tahun 2014; No. Katalog Produk. Peraturan Pemerintah (PP) No. Download: Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Penyediaan Air Minum Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 2018 •. 122, BN. Email. 26 Tahun 2014. 3 Tahun 2015 Mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih Kota Surakarta diakses dariSeperti yang terjadi pada proyek sistem penyediaan air minum, penyediaan layanan di sisi hilir harus dilakukan oleh PDAM/PDAB sesuai dengan PP 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air. PP ini mencabut Pasal 1 angka 1 huruf g dan Pasal 2 ayat (2) huruf g PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana. Perpres Nomor 3 Tahun 2016. 4016) sebagaimana. Nomor 377 Tahun 2015 Tgl. 7 Tahun 2004; UU No. Judul. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistim Penyediaan Air Minum, dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM Perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Mamasa Tahun 2021 – 2036. 112, LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. go. Kepgub No. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. 179, TLN No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 122 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2015 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 28 Desember 2015 Tanggal Pengundangan 28 Desember 2015 Tanggal Berlaku 28 Desember 2015 Sumber PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Status: Hanya untuk pelanggan Sistem Penyediaan Air Minum Ditetapkan: 28 Desember 2015 Berlaku: 28 Desember 2015 Sembunyikan Kembali ke tampilan lama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang. Keterangan. 4332); PP No. 2. 0%. E. 2015/NO. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, perlu menetapkan Peraturan. TB. Peraturan Pemerintah nomor 122/2015 28 Desember 2015 1886 kali 1084 kali Berlangganan Anda dapat berlangganan untuk mendapatkan notifikasi dan info penting di bidang. 5794, LL SETNEG : 30 HLM. Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (21. pp 2018 mengubah. id : 3 hlm. Peraturan Perundang-undangan. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. STATUS PERATURAN. 30 Tahun 2021; PERPRES No. 5 k. pdf. Pada periode 2016-2017 pengembangan dan pengembangan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan. 156 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 23 Tahun 2014; UU No. APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan - 5 -Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran. PP-46 tahun 2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Scroll. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penambahan Penyertaan. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 154 TLNRINo. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 T. Tipe Dokumen. E. Posted on May 5, 2019 Author Supian PDAM 0. Dalam Pasal 160 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin. Scroll. pu. Aplikasi Kamus Hukum Indonesia memuat kumpulan definisi atau istilah hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tipe Dokumen. 122 TAHUN 2015. PP Nomor 122 Tahun 2015. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Air Laut PER MEN. 11 tahun 2010. 207, TLN No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik T. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan. (Dvt) Jl. PP Nomor 38 Tahun 2016- penjelasan. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 3. E. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air. 2012 18. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Scroll. 2015 No. Gedung Pos Ibukota, Blok A, lt. Cari Peraturan - [PERATURAN. 2013 53. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. U. Solusi. See Full PDF. PERATURAN PEMERINTAH (PP) Nomor: 122: Tahun: 2021: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara: Tanggal Disahkan: 29 Desember 2021: Tanggal Diundangkan: 29 Desember 2021:Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 30 Tahun 2007, PP Nomor 14 Tahun 2012, PP Nomor 79 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2016. No. Katalog Produk. Dalam PP ini Ketentuan yang mengatur mengenai santunan cacat dalam PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun. 20 Tahun 2010; PP No. 2. 122 Tahun 2015 tentang SPAM 5. 2015/NO. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 96 TAHUN 2021. U. 345, 2015 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. No. 326, TLN No. Berikut gaji PNS untuk golongan I. Point Pembahasan PP No 16 Tahun 2005 PP No 122 Tahun 2015. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2012. Khusus mengenai pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan Pemerintah (PP) NO. id : 17 hlm. 2017. 104, LN. - Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September. PP No. 2015 No. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat -2- JDIH Kementerian.